pnpm-p2kp

Baca selengkapnya...

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Aceh Tenggara, yang telah berlangsung sejak tahun 2006, disadari tidak semulus yang diharapkan dalam cita-cita PNPM-P2KP. Banyak hal yang harus dibenahi. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan semangat pemerintah daerah (pemda) untuk terus berupaya memberikan penyadaran-penyadaran kepada masyarakat bahwa semua ini demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Ini terbukti dalam kegiatan audiensi dengan Bupati Aceh Tenggara H.Hasanuddin B, bersama Team Leader (TL) KMW III P2KP-3 Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Sri Juwarni, TA Sosialisasi KMW III, Koordinator Kota (Korkot) I dan Asisten Korkot, serta TKPP dan Satker/PPK, pada Selasa (11/8/2009).

Dalam kegiatan tersebut terungkap perhatian dan dukungan bupati terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri, baik Perkotaan maupun Perdesaan. “Karena, program semacam inilah yang betul-betul menyentuh ke masyarakat langsung. Saya tidak hanya merasa bangga dan hanya bicara saja. Saya sudah membuktikan sendiri dengan beberapa kali melakukan kunjungan ke lapangan dan melihat langsung hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Saya menilai cukup memuaskan, baik dari segi hasil pembangunan maupun pendanaannya. Saya pun mengimbau kepada masyarakat pun agar mendukung dan meningkatkan partisipasinya, karena program ini tidak ada ruginya, justru untuk menciptakan masyarakat kita menjadi lebih sejahtera dan mandiri,” jelas Hasanuddin.

Kegiatan KBP kedua, Diskusi dan Wawancara di Balai Desa Prapat Hilir. Alisurahman dari TKPP menyampaikan tentang maksud dan tujuan kunjungan lapang pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan [Dok. Korkot I Aceh Tenggara]Audiensi ini merupakan rangkaian dari kegiatan KBP kedua. Sebelumnya, kegiatan KBP dilakukan dalam bentuk diskusi pemahaman bersama di Aula Bappeda, yang dibuka oleh Kepala Bappeda Drs.H.Suhailudin, MM, dan dilanjutkan dengan kegiatan studi tematik berupa kunjungan lapang ke Desa Prapat Hilir, Kecamatan Babussalam. Dalam kegiatan KBP tersebut hadir perwakilan dari SKPD, antara lain Dinas Peternakan, Perikanan, Kependudukan Catatan Sipil, Dikjar, BPM, Dinas Sosial, DPKKD, Bappeda, PJOK, TKPP, Satker/PPK, Unorc dan beberapa perwakilan anggota KBP lainnya. Dari pihak desa pun hadir perwakilan BKM desa-desa dampingan, aparat desa, Tim Korkot I serta semua Tim Fasilitatornya.

Dalam kegiatan itu terungkap masalah perguliran dana yang kurang lancar di sejumlah desa, seperti di Desa Batumbulan Baru, sehingga pihak BKM meminta masukan solusi penanganannya.

Begitu pula di Desa Prapat Hilir yang mengalami masalah ganti rugi terkait pembangunan parit. “Apakah dari pihak pemda dapat mengupayakan ganti rugi ini, atau ada jalan keluar lain,” kata perwakilan BKM Desa Prapat Hilir. Masalah lain di desa yang sama adalah terkait pembukaan jalan dari Kota Batu ke Pasar Hewan, juga jembatan gantung yang menghubungkan Desa Prapat Hilir ke wilayah lain, yang membutuhkan dana tidak sedikit.


Kegiatan KBP kedua, Diskusi dan Wawancara di Balai Desa Prapat Hilir. Alisurahman dari TKPP menyampaikan tentang maksud dan tujuan kunjungan lapang pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan [Dok. Korkot I Aceh Tenggara]Permasalahan dana bergulir dan fisik juga dialami Desa Pulonas. Koordinator BKM Desa Pulonas Sahidun meminta bantuan fasilitasi terkait pembangunan jembatan gantung. Ia juga mohon perhatian dinas sosial setempat, karena terjadi beberapa masalah sosial di desanya.

Kemudian dari pihak Satker Dinas PU Alhaddin mengaku sangat mengapresiasi warga masyarakat yang mempunyai perhatian atas pembangunan wilayahnya. “Kita akan berupaya mensinergikan antara program SPKD dan PJM Pronangkis Desa, salah satunya berupaya berpartisipasi dalam program lanjutan PNPM Mandiri, berupa PAKET. Jadi, yang terpenting ke depannya, seperti yang sudah disinggung oleh TL KMW III, dana simpan-pinjam ekonomi bergulir dapat berjalan lancar, dan yang macet dapat segera dilakukan perbaikan dengan kesadaran bahwa dana itu adalah aset kita dan untuk kepentingan warga masyarakat sendiri,” tegas Alhadin.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara Radjadun menyatakan kesiapannya bekerjasama dengan BKM dalam kegiatan-kegiatan sosial yang sudah direncanakan, terutama untuk beberapa kegiatan yang bersifat peningkatan skill warga.

Diskusi dilanjutkan dengan melihat hasil kegiatan masyarakat di Desa Prapat Hilir dan audiensi dengan Bupati Aceh Tenggara, yang difasilitasi oleh TKPP dan Satker, membahas fasilitasi PAKET.

Baca selengkapnya...

Keberhasilan BKM Budi Luhur Desa Kambitin Raya, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, membangun wilayah melalui P2KP-PNPM Mandiri Perkotaan sejak tahun 2004 membuahkan berkah bagi kesejahteraan masyarakat, berupa program pembangunan di wilayahnya.

Pada APBD Tahun Anggaran 2009 ini, wilayah tersebut akan mendapat program pembangunan senilai Rp 6miliar. “Saat ini sudah mendekati tahapan proses pencairan dan pelaksanaannya oleh dinas terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Perikanan dan Peternakan, karena memang alokasi dananya berasal dari dinas tersebut,” tutur Kepala Desa Kambitin Raya Sunardi (44), saat melakukan peninjauan sumber mata air, Rabu (29/7/2009).

Menurut Sunardi, di wilayahnya akan dibangun Sentra Bibit Perikanan, termasuk pembesarannya. “Sedangkan Dinas PU akan membangun sarana dan prasarana infrastrukturnya, berupa jalan poros desa, tabat dan saluran airnya. Saat ini memang tambak ikan menjadi salah satu mata pencarian warga, selain perkebunan karet. Alhamdulillah, usulan proposal yang kami buat setahun lalu akhirnya disetujui bupati,” jelas Sunardi.


Kepala Desa Kambitin Raya Sunardi [Dok. PNPM Mandiri Perkotaan]Diakuinya, rencana pembangunan desa senilai Rp 6miliar ini merupakan semacam reward dari pemda, karena desa lain hanya menerima Rp 200-300 juta. Semua itu tidak lepas dari keberhasilan warga Desa Kambitin Raya berpartisipasi aktif dalam kegiatan P2KP-PNPM Mandiri Perkotaan. “Masyarakat sangat antusias mengikuti program ini. Demikian pula dengan swadaya dan gotong-royongnya, semua terlibat. Mulai dari orang tua hingga anak-anak,” ujar Sunardi yang juga merangkap sebagai Koordinator BKM Budi Luhur dan Ketua FKA BKM Kabupaten Tabalong ini.

Sunardi menjelaskan, sejak para Faskel melakukan sosialisasi awal pada 2004, mereka benar-benar masuk ke pelosok RT/RW. “Saat itu saya sebagai relawan dan masih sebagai warga biasa. Setelah masyarakat bisa menerima P2KP, saya menyaksikan sendiri bagaimana antusiasme masyarakat saat mengikuti berbagai rembug. Sebelum PJM tersusun, sejak awal masyarakat mengimpikan bisa mendapat air bersih. Oleh karena itu, air bersih amat prioritas bagi kami,” tegas bapak dua anak—yang salah satunya berkuliah di IPB Bogor—ini.

Keberadaan dirinya sebagai kepala desa merangkap koordinator BKM, bahkan tetap sebagai relawan, menurutnya sangat strategis. “Semua pekerjaan jadi lebih lancar. Yang penting kita berpihak untuk kepentingan masyarakat banyak, sekali-kali tidak untuk kepentingan pribadi. Nah, sikap amanah, perilaku dan keberpihakan inilah yang telah membuahkan kepercayaan warga terhadap saya, sehingga pada September 2007 saya terpilih sebagai Kepala Desa,” kata Sunardi.


Air bersih ditarik dengan pompa kemudian disalurkan ke pipa sepanjang 1 kilometer [Dok. PNPM Mandiri Perkotaan]Lebih lanjut, ia menjelaskan, penghasilan rata-rata sebagian warga Desa Kambitin sebagai petani karet maupun sebagai penambak ikan patin adalah Rp 2,5 - 3 juta per bulan, sedangkan warga lainnya bekerja sebagai buruh. “Ke depannya diharapkan, setelah desa kami berfungsi sebagai Sentra Pembibitan dan Pembesaran Ikan, penghasilan mereka akan mampu melampaui angka di atas. Kami merasa semua ini diawali oleh keberadaan P2KP mulai tahun 2004, yang mampu memacu motivasi, menggalang kebersamaan, kegotong-royongan, bahkan rasa persatuan kami,” ujar Sunardi.

Sementara itu, Ketua KSM Sumber Tirta Abadi Hadi Kasimin mengatakan, sebelum adanya pembangunan instalasi air bersih, masyarakat setempat biasanya menampung air hujan dan mengambil dari sumber mata air alam yang jaraknya lebih dari 1.000 meter.

“Sejak 27 Rajab (sekitar dua bulan menjelang Ramadhan) 2007, warga desa tidak lagi mengalami kesulitan ar bersih. Kebutuhan warga sebanyak 15.000 liter per hari sudah terpenuhi. Bahkan, kami sudah mampu menjual air tersebut ke pihak lain. Beberapa bulan terakhir, Kabupaten Temiang Kalimantan Tengah secara rutin membeli air dari kami,” jelas Hadi. Kas KSM tambahan setiap bulannya mencapai sekitar Rp 480.000, yakni penjualan dari 5.000 liter air (melalui delapan truk tangki) x Rp 60.000 per tangki.


Instalasi pipa air bersih sistem gravitasi, diletakkan setinggi 2-3 meter di atas satu pohon ke pohon lainnya [Dok. PNPM Mandiri Perkotaan]Hasil tersebut, lanjut Hadi, ditambah iuran pemakaian air dari warga tidak miskin sebesar Rp 15.000 per bulan per KK, bagi 30 KK. Sedangkan untuk warga miskin, iuran yang ditarik lebih kecil, bahkan gratis.

Adapun pengeluaran setiap bulan adalah untuk rekening listrik sebesar Rp 200.000 dan biaya pemeliharaan dan perawatan (maintenance) dua mesin pompa, pipa plastik, serta teknisi.

Baca selengkapnya...