pnpm-p2kp

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Aceh Tenggara, yang telah berlangsung sejak tahun 2006, disadari tidak semulus yang diharapkan dalam cita-cita PNPM-P2KP. Banyak hal yang harus dibenahi. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan semangat pemerintah daerah (pemda) untuk terus berupaya memberikan penyadaran-penyadaran kepada masyarakat bahwa semua ini demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Ini terbukti dalam kegiatan audiensi dengan Bupati Aceh Tenggara H.Hasanuddin B, bersama Team Leader (TL) KMW III P2KP-3 Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Sri Juwarni, TA Sosialisasi KMW III, Koordinator Kota (Korkot) I dan Asisten Korkot, serta TKPP dan Satker/PPK, pada Selasa (11/8/2009).

Dalam kegiatan tersebut terungkap perhatian dan dukungan bupati terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri, baik Perkotaan maupun Perdesaan. “Karena, program semacam inilah yang betul-betul menyentuh ke masyarakat langsung. Saya tidak hanya merasa bangga dan hanya bicara saja. Saya sudah membuktikan sendiri dengan beberapa kali melakukan kunjungan ke lapangan dan melihat langsung hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Saya menilai cukup memuaskan, baik dari segi hasil pembangunan maupun pendanaannya. Saya pun mengimbau kepada masyarakat pun agar mendukung dan meningkatkan partisipasinya, karena program ini tidak ada ruginya, justru untuk menciptakan masyarakat kita menjadi lebih sejahtera dan mandiri,” jelas Hasanuddin.

Kegiatan KBP kedua, Diskusi dan Wawancara di Balai Desa Prapat Hilir. Alisurahman dari TKPP menyampaikan tentang maksud dan tujuan kunjungan lapang pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan [Dok. Korkot I Aceh Tenggara]Audiensi ini merupakan rangkaian dari kegiatan KBP kedua. Sebelumnya, kegiatan KBP dilakukan dalam bentuk diskusi pemahaman bersama di Aula Bappeda, yang dibuka oleh Kepala Bappeda Drs.H.Suhailudin, MM, dan dilanjutkan dengan kegiatan studi tematik berupa kunjungan lapang ke Desa Prapat Hilir, Kecamatan Babussalam. Dalam kegiatan KBP tersebut hadir perwakilan dari SKPD, antara lain Dinas Peternakan, Perikanan, Kependudukan Catatan Sipil, Dikjar, BPM, Dinas Sosial, DPKKD, Bappeda, PJOK, TKPP, Satker/PPK, Unorc dan beberapa perwakilan anggota KBP lainnya. Dari pihak desa pun hadir perwakilan BKM desa-desa dampingan, aparat desa, Tim Korkot I serta semua Tim Fasilitatornya.

Dalam kegiatan itu terungkap masalah perguliran dana yang kurang lancar di sejumlah desa, seperti di Desa Batumbulan Baru, sehingga pihak BKM meminta masukan solusi penanganannya.

Begitu pula di Desa Prapat Hilir yang mengalami masalah ganti rugi terkait pembangunan parit. “Apakah dari pihak pemda dapat mengupayakan ganti rugi ini, atau ada jalan keluar lain,” kata perwakilan BKM Desa Prapat Hilir. Masalah lain di desa yang sama adalah terkait pembukaan jalan dari Kota Batu ke Pasar Hewan, juga jembatan gantung yang menghubungkan Desa Prapat Hilir ke wilayah lain, yang membutuhkan dana tidak sedikit.


Kegiatan KBP kedua, Diskusi dan Wawancara di Balai Desa Prapat Hilir. Alisurahman dari TKPP menyampaikan tentang maksud dan tujuan kunjungan lapang pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan [Dok. Korkot I Aceh Tenggara]Permasalahan dana bergulir dan fisik juga dialami Desa Pulonas. Koordinator BKM Desa Pulonas Sahidun meminta bantuan fasilitasi terkait pembangunan jembatan gantung. Ia juga mohon perhatian dinas sosial setempat, karena terjadi beberapa masalah sosial di desanya.

Kemudian dari pihak Satker Dinas PU Alhaddin mengaku sangat mengapresiasi warga masyarakat yang mempunyai perhatian atas pembangunan wilayahnya. “Kita akan berupaya mensinergikan antara program SPKD dan PJM Pronangkis Desa, salah satunya berupaya berpartisipasi dalam program lanjutan PNPM Mandiri, berupa PAKET. Jadi, yang terpenting ke depannya, seperti yang sudah disinggung oleh TL KMW III, dana simpan-pinjam ekonomi bergulir dapat berjalan lancar, dan yang macet dapat segera dilakukan perbaikan dengan kesadaran bahwa dana itu adalah aset kita dan untuk kepentingan warga masyarakat sendiri,” tegas Alhadin.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara Radjadun menyatakan kesiapannya bekerjasama dengan BKM dalam kegiatan-kegiatan sosial yang sudah direncanakan, terutama untuk beberapa kegiatan yang bersifat peningkatan skill warga.

Diskusi dilanjutkan dengan melihat hasil kegiatan masyarakat di Desa Prapat Hilir dan audiensi dengan Bupati Aceh Tenggara, yang difasilitasi oleh TKPP dan Satker, membahas fasilitasi PAKET.