pnpm-p2kp

Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Klungkung mengacu pada master schedule pencairan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yang dicairkan secara bertahap. Pada Juli 2009 ini, BLM Tahap-1 mulai direalisasikan. Meski begitu, pencairan tetap harus sesuai Standard Operational Procedure (SOP).

“Artinya, bagi kelurahan atau desa yang sudah memenuhi syarat pencairan dan pemanfaatan, barulah dana BLM dapat dicairkan,” tegas Sekretaris Kabupaten (Sekab) Klungkung Ir. I Ketut Janapria, MT., dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Klungkung dengan Korkot Bali-2 OC-7 Provinsi Bali, di Ruang Rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, pada Kamis (23/7/2009).

Rakor yang dilakukan dalam rangka sinkronisasi dan evaluasi PNPM Mandiri Perkotaan tahun anggaran 2009 ini dihadiri oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari dinas terkait. Evaluasi program dilakukan dengan tujuan meminimalisir kegiatan yang tidak sesuai dengan SOP, serta meningkatkan program yang sudah berjalan dengan baik.


Untuk Kabupaten Klungkung, Dana Daerah Untuk Program Bersama (DDUPB) bagi kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan 2009 dianggarkan Rp 2,55miliar dan BOP Rp 200juta, guna mendukung kegiatan di tingkat kota (siklus kota) maupun di masyarakat.

Pada kesempatan ini PJM Pronangkis yang tidak terfasilitasi oleh dana BLM (stimulan) maupun dalam musren kabupaten, akan difasilitasi oleh SKPD terkait.

Selanjutnya, dalam evaluasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2008, tercatat realisasi kegiatan lingkungan untuk bedah rumah, senderan, rabat beton dan sebagainya. Sedangkan untuk kegiatan sosial, dilakukan kegiatan pelatihan komputer, pelatihan elektronik dan prasarana posyandu. Untuk ekonomi bergulir, terbentuk 315 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Namun, belum semua KSM dapat difasilitasi, karena DIPA tahun anggaran 2008 untuk APBN kurang sekitar Rp 705juta.

Sementara itu, Korkot Bali-2 OC-7 Provinsi Bali Noor Rhamdoni Iwan Saputra, yang didampingi TA CB OC-7 Provinsi Bali Purnomo berharap, rakor dapat dilaksanakan secara intens dan tidak hanya untuk stakeholder pemda. Melainkan melibatkan pelaku dan pihak peduli lainnya, sehingga tiga pilar pembangunan dapat berjalan secara sinergis.

Pada kesempatan serupa disampaikan pula peran LSM dan BKM/LKM yang diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, sekaligus sebagai motor penggerak pembangunan masyarakat. (Noor Rhamdoni Iwan Saputra, Korkot Bali-2 OC-7 Provinsi Bali, PNPM Mandiri Perkotaan; Firstavina)