pnpm-p2kp

Optimalisasi ikhtiar merupakan sebuah perencanaan konstruksi jembatan menuju kemandirian dalam pengembangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Untuk itu, dilakukan pertemuan antara Koordinator Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), manajer Unit Pengelola Keuangan (UPK) dengan pihak BRI Cabang Parepare dan Asuransi Bumiputera, di Ruang Aula Kantor Bappeda Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, Senin 3 Agustus 2009, pada Senin (3/8/2009), pukul 09.00 WITA.

Pertemuan bertema “Membangun Kemitraan UPK-LKM” ini difasilitasi oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan P2KP (TKPP)-PNPM Mandiri Perkotaan, yang merupakan inisiasi Tim Fasilitator Kota Parepare. Hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain, Kepala Bappeda Kota Parepare Amiruddin Idris, SH, MH, Pimpinan BRI Cabang Parepare M. Sukarno, Yusriah Dahlan mewakili Asuransi Bumi Putera, serta LKM dan UPK se-Kota Parepare.

Menurut Kepala Bappeda, yang juga bertindak sebagai Ketua TKPP, pertemuan tersebut merupakan langkah awal mendekatkan 16 LKM, dalam upaya memperkuat komitmen penanggulangan kemiskinan di Kota Parepare. Interpretasi pernyataan ini juga dinilai sebagai salah satu upaya menjawab tantangan PJM Pronangkis kelurahan yang memiliki berbagai macam permasalahan dan kebutuhan masyarakat khususnya peningkatan modal usaha masyarakat miskin.


UPK LKM aktif bertanya kepada pihak BRI dan Asuransi Bumiputera [Dok. Korkot Parepare OC-8 Sulsel]Kemitraan antara perbankan dan LKM dimulai dengan sosialisasi kepada pihak BRI. Dengan sosialisasi itu diharapkan terjadi pemahaman awal mengenai kegiatan UPK-LKM dalam mengorganisir kegiatan pinjaman ekonomi bergulir bagi masyarakat miskin, melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Dalam presentasinya, Askot Manajemen Keuangan A. Herni memaparkan, PNPM Mandiri Perkotaan rinci menjelaskan gambaran pengelolaan pinjaman bergulir, sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) dan skema ekonomi bergulir.

Setelah itu, presentasi dari pihak BRI memaparkan produk BRI yang serupa dan berkorelasi dengan PNPM, sekaligus melihat kemungkinan UPK-LKM menjadi kreditur. Ini dilakukan agar memperkuat posisi UPK untuk mengakses modal tambahan dan melayani nasabah-nasabah—yang notabene adalah masyarakat marjinal—yang sangat membutuhkan akses permodalan.

Pimpinan BRI Unit Ujung yang hadir dalam acara pun menanggapi dengan menyatakan, pihaknya membuka peluang untuk membangun kemitraan dengan UPK yang mampu mengelola BLM secara baik.

Presentasi tentang PNPM Mandiri Perkotaan menjelaskan secara rinci mengenai gambaran pengelolaan pinjaman bergulir, sesuai dengan SOP dan skema ekonomi bergulir [Dok. Korkot Parepare OC-8 Sulsel]Dilanjutkan dengan presentasi pihak Asuransi Bumiputera, yang mensinergikan kegiatan UPK dalam hal kebebasan finasial (pemutihan peminjaman) oleh pelaku peminjam ketika terjadi kematian, sehingga beban keluarga yang ditinggalkanya menjadi lebih ringan.

Kesimpulan pertemuan ini, BRI merespon kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Parepare dengan baik, bahkan ditindaklanjuti dengan pembukaan rekening UPK-LKM secara serentak di 16 kelurahan.

Sementara itu, pihak Asuransi Bumiputera segera menyepakati pertemuan di tingkat LKM guna mencapai kesepakatan kemitraan. Sedangkan pihak Pemerintah Kota Parepare membuka ruang kepada UKM/KSM yang ingin dibantu meningkatkan usaha produktif mereka, melalui penganggaran APBD. (Abdul Wahidin, Korkot-2 Parepare/A. Herni, Askot Manajemen Keuangan Kota Parepare, OC-8 Sulawesi Selatan, PNPM Mandiri Perkotaan; Firstavina)